Berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan  untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan amar  Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena pelanggaran pasal 52 ayat (33) Perjanjian Kerja Bersama PT. Saptaindra Sejati 2018 – 2020  batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan nomor : 554/SIS/SK/PM-ADMO/XII/2022, tertanggal : 10 Desember 2022  tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
6. Memerintahkan Tergugat memberikan sanksi Surat Peringatan ketiga (SP.3) kepada Penggugat karena melanggar pasal 51 ayat 9 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  2018-2020;
7. Menghukum Tergugat membayar upah proses terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 senilai Rp. 21.354.000,-  (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat  ribu rupiah)  kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :-(enam) bulan x Upah 

  (enam) bulan x Rp. 3.559.000,-           : Rp. 21.354.000,-  

1. Menghukum Tergugat membayar lumsum pengobatan rawat jalan dan bantuan site serta tunjangan hari raya senilai Rp. 6.259.000,- (enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
2. Lumsum Pengobatan Rawat jalan (6 bulan)                                 = Rp.    2.350.000,-
3. Bantuan Site (6 bulan)                                                                  = Rp.    1.500.000,-
4. Tunjangan Hari Raya                                                                    = Rp.    3.559.000,-

Jumlah yang harus dibayar Tergugat = Rp.7.409.000,-

1. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan Putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR

• Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo et Bono ).